Dunia bisnis dan politik Surabaya tengah diguncang isu panas. Seorang pengusaha ternama di Jawa Timur resmi melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya ke pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran serius yang kini sedang menjadi sorotan publik. Laporan ini bukan hanya memicu kehebohan di tingkat lokal, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar: apa sebenarnya yang terjadi di balik layar?
Laporan Resmi yang Mengejutkan
Laporan itu dilayangkan pada awal pekan ini ke Polda Jawa Timur. Dalam dokumen resmi yang diterima media, pengusaha berinisial DH menyebut adanya dugaan intimidasi, penyalahgunaan wewenang, hingga permintaan fasilitas bisnis yang tidak wajar dari pihak pejabat publik tersebut.
“Saya merasa tidak nyaman secara personal maupun profesional. Ada tekanan yang menurut saya sudah di luar batas hubungan bisnis dan pemerintahan yang sehat,” ujar DH saat konferensi pers terbatas.
Menurut DH, insiden ini sudah berlangsung cukup lama, namun ia baru memberanikan diri mengambil langkah hukum setelah upaya mediasi internal tidak membuahkan hasil.
Dugaan Tekanan untuk Kepentingan Tertentu
Salah satu poin dalam laporan tersebut menyebut bahwa Wakil Wali Kota diduga mencoba mempengaruhi proyek pengadaan barang milik pemerintah kota, dengan mengarahkan agar DH mengikuti skema kerja sama yang dinilai merugikan dan sarat kepentingan.
DH mengaku mendapat “tekanan halus” agar memberikan sebagian saham usahanya kepada pihak tertentu sebagai kompensasi, jika ingin terus mendapatkan proyek dari pemkot.
“Saya tidak anti-pemerintah. Tapi saya tidak bisa menerima praktik yang mengarah pada pemaksaan kehendak,” kata DH dengan nada tegas.
Tanggapan dari Pemkot Surabaya: Bantahan atau Klarifikasi?
Hingga saat artikel ini diterbitkan, pihak Wakil Wali Kota Surabaya belum memberikan pernyataan resmi. Namun seorang staf komunikasi Pemkot menyatakan bahwa tuduhan tersebut “akan ditanggapi secara proporsional sesuai hukum” dan meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum proses penyelidikan selesai.
Reaksi Publik dan Dunia Usaha
Kabar ini langsung menyebar cepat di berbagai platform media sosial. Banyak netizen yang mengapresiasi keberanian pengusaha untuk berbicara, sementara sebagian lainnya masih menunggu bukti lebih kuat sebelum memberikan penilaian.
Di sisi lain, pelaku usaha di Surabaya mulai menyuarakan keprihatinan atas iklim bisnis yang dianggap semakin rawan intervensi politik.
“Kalau benar ada intervensi seperti itu, ini preseden buruk untuk dunia usaha. Harus ada transparansi,” ujar N, seorang pengusaha muda yang aktif di Kadin Surabaya.
Ujian Integritas di Balik Jabatan
Laporan terhadap pejabat publik sekelas Wakil Wali Kota bukan hal yang bisa dianggap sepele. Ini bukan hanya soal reputasi pribadi, tetapi juga soal integritas sistem pemerintahan kota yang semestinya melayani, bukan menekan.
Kini semua mata tertuju pada proses hukum yang berjalan. Apakah laporan ini akan mengungkap praktik kotor di balik meja kekuasaan, atau justru berakhir sebagai kesalahpahaman bisnis? Satu hal yang pasti: masyarakat Surabaya berhak tahu kebenarannya.
