Sindiran Dedi Mulyadi: Wali Kota Cirebon Dinilai Tak Berani Tertibkan PKL Bantaran Sungai
Sorotan tajam datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap kondisi semrawut di bantaran sungai di wilayah Kota Cirebon. Dalam kunjungan kerjanya akhir pekan lalu, Dedi menyampaikan kritik keras kepada Pemerintah Kota Cirebon, khususnya kepada sang Wali Kota, yang ia nilai tidak berani mengambil langkah tegas untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi area tersebut.
Sungai Jadi Pasar Liar
Bantaran sungai yang seharusnya menjadi kawasan resapan air dan jalur hijau kini berubah menjadi area dagang yang padat. PKL menjajakan barang dagangan mulai dari makanan, pakaian, hingga peralatan rumah tangga. Meski ramai pembeli, kondisi ini mengakibatkan terganggunya aliran sungai, penumpukan sampah, dan risiko banjir saat musim hujan.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menilai bahwa kondisi tersebut tak lepas dari kurangnya keberanian pemimpin daerah untuk bertindak.
“Saya melihat sendiri betapa semrawutnya bantaran sungai di Cirebon. Ini bukan semata soal ketertiban, tapi soal keberanian seorang pemimpin. Jangan biarkan kota dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek,” tegas Dedi di hadapan warga.
Dilematis, Tapi Harus Tegas
Dedi menegaskan bahwa dirinya bukan anti-PKL, tapi pengelolaan ruang publik harus dilakukan secara adil, tertib, dan terencana. Ia menyayangkan jika wali kota terkesan membiarkan kondisi tersebut karena takut kehilangan dukungan politik atau memicu protes sosial.
Menurutnya, pemimpin harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat kecil dan kelestarian lingkungan. “Tertib bukan berarti menggusur tanpa solusi. Relokasi dan penataan bisa dilakukan, asal ada kemauan dan keberpihakan yang jujur,” tambahnya.
Respons Pemkot Masih Minim
Hingga kini, Pemerintah Kota Cirebon belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Dedi Mulyadi. Namun, beberapa pejabat di lingkungan Pemkot menyebut bahwa penertiban PKL di bantaran sungai masih dalam tahap perencanaan, dan pihaknya tengah mencari solusi relokasi yang tidak menimbulkan keresahan sosial.
Sejumlah warga Cirebon sendiri menyambut baik kritik dari Dedi. Mereka menilai kondisi bantaran sungai memang sudah lama tidak tertata dan sering menjadi penyebab utama banjir serta kemacetan di sekitar kawasan pasar.
Harapan untuk Perubahan
Sindiran Dedi Mulyadi diharapkan dapat menjadi pemantik bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk segera bertindak. Penataan PKL tidak hanya soal estetika kota, tapi juga menyangkut keselamatan, kesehatan lingkungan, dan hak warga untuk menikmati ruang publik yang bersih dan aman.
Pakar tata kota menyarankan agar Pemkot Cirebon segera melibatkan berbagai pihak — mulai dari pedagang, akademisi, hingga komunitas lingkungan — untuk merancang solusi jangka panjang yang mengedepankan kepentingan bersama.
Kritik Dedi Mulyadi terhadap Wali Kota Cirebon bukan semata sindiran politik, tapi cermin dari keresahan nyata masyarakat akan tata kelola kota yang belum optimal. Bantaran sungai bukan tempat berdagang, tapi ruang hidup bersama yang harus dijaga. Kini, bola ada di tangan Pemkot Cirebon: berani berubah atau terus membiarkan kota tersandera oleh ketidakberanian.
