Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang kasus dugaan obstruction of justice yang menjeratnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (09/07), Hasto secara tegas menyebut adanya pengaruh kepentingan politik penguasa dalam kasus yang menimpanya.
Pleidoi ini menjadi sorotan publik, karena Hasto untuk pertama kalinya secara terbuka mengaitkan proses hukum yang sedang dihadapinya dengan dinamika politik nasional, terutama menjelang agenda politik penting di Indonesia.
Singgung Tekanan Politik dalam Proses Hukum
Dalam pembelaannya, Hasto mengatakan bahwa proses hukum yang berjalan tidak sepenuhnya steril dari tekanan politik. Ia menilai ada upaya untuk melemahkan PDI Perjuangan dengan menyeret dirinya dalam kasus hukum, terlebih menjelang kontestasi politik yang akan datang.
“Tidak bisa dipungkiri, atmosfer politik saat ini begitu kuat mempengaruhi ruang-ruang hukum di negeri ini. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Hasto Kristiyanto, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan menjaga demokrasi agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan,” ujar Hasto di persidangan.
Menyatakan Tidak Bersalah dan Minta Keadilan
Dalam pleidoinya, Hasto dengan lantang menyatakan tidak bersalah dan tidak pernah berniat menghalangi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi yang sedang disidik KPK. Ia menegaskan bahwa kehadirannya dalam berbagai pemeriksaan telah menjadi bukti sikap kooperatifnya, dan menilai tuduhan obstruction of justice yang diarahkan kepadanya tidak berdasar.
Hasto juga menilai publik berhak tahu bahwa ada upaya penggiringan opini publik untuk menempatkannya sebagai simbol perlawanan terhadap penegakan hukum, padahal yang ia perjuangkan adalah keadilan yang sesungguhnya.
Respons Jaksa dan Pengadilan
Menanggapi pleidoi tersebut, jaksa menyatakan akan tetap berpegang pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya, sementara majelis hakim menyebut akan mempertimbangkan semua pembelaan yang disampaikan Hasto dalam putusan yang akan dibacakan pada sidang berikutnya.
Hakim meminta semua pihak untuk tetap menghormati proses hukum dan tidak memprovokasi publik dengan narasi politik yang dapat memicu polemik di masyarakat.
Publik Terbelah, Apakah Ini Kriminalisasi atau Proses Hukum?
Pernyataan Hasto dalam pleidoi membuat publik terbelah. Sebagian menilai bahwa tuduhan politisasi hukum bukan hal baru di Indonesia dan bisa saja terjadi. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa hukum tetap harus berjalan tanpa intervensi apapun, dan siapapun harus bertanggung jawab jika terbukti bersalah.
Apapun penilaian publik, pleidoi Hasto telah membuka babak baru dalam kasus ini. Sidang pembacaan putusan akan menjadi momen penting untuk menjawab apakah benar ada pengaruh politik dalam kasus ini, atau ini murni penegakan hukum yang harus dijalankan.
Menunggu Putusan, Menjaga Objektivitas
Kasus Hasto Kristiyanto menjadi refleksi penting tentang hubungan hukum dan politik di Indonesia. Publik kini menanti putusan pengadilan dengan penuh harap agar keadilan ditegakkan tanpa intervensi, serta agar hukum tidak dijadikan alat kekuasaan, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Hasto dalam pleidoinya.
