Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkap fakta mencengangkan dalam rapat koordinasi nasional terkait pengelolaan bantuan sosial (bansos). Ia menyebut bahwa ada sejumlah warga yang masih tercatat aktif sebagai penerima bansos meskipun secara resmi sudah wafat. Temuan ini membuka kembali permasalahan serius dalam sistem pendataan sosial di Indonesia.
“Bayangkan, di server Dukcapil orang tersebut sudah meninggal, tapi tetap masuk dalam daftar penerima bantuan. Ini berarti ada kelemahan dalam sinkronisasi data,” ujar Tito dalam pernyataannya yang langsung menarik perhatian publik dan pemangku kebijakan.
Masalah Lama yang Belum Tuntas
Kasus penerima bansos fiktif bukan hal baru, namun pernyataan langsung dari Mendagri mengindikasikan bahwa masalah ini belum terselesaikan secara sistemik. Ketidaksesuaian antara data kependudukan dan data penerima bantuan telah menimbulkan potensi kebocoran anggaran, serta membuka ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan manipulasi.
“Kalau tidak segera diperbaiki, ini bukan cuma soal salah sasaran, tapi juga soal potensi penyalahgunaan uang negara,” tambah Tito.
Pentingnya Pemutakhiran Data
Menurut Tito, kunci utama mengatasi persoalan ini terletak pada validasi dan pemutakhiran data yang berkelanjutan, terutama antara database Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan kementerian/lembaga yang menyalurkan bansos seperti Kemensos. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memperbarui data kependudukan warganya.
Data yang tidak diperbarui bukan hanya menghambat efektivitas program sosial, tetapi juga mencederai keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Reaksi Publik dan Tuntutan Perbaikan
Pernyataan Tito memicu reaksi cepat dari berbagai kalangan, mulai dari anggota DPR, aktivis sosial, hingga warganet. Banyak yang mendesak pemerintah untuk segera membenahi sistem pendataan secara menyeluruh, termasuk memperkuat pengawasan distribusi bantuan.
Beberapa pihak juga menilai perlunya sistem digital yang lebih transparan dan melibatkan audit publik secara berkala agar kepercayaan terhadap program bansos tetap terjaga.
Temuan bahwa warga yang sudah meninggal masih menerima bansos merupakan cermin dari betapa pentingnya sistem data yang akurat dan terintegrasi. Di tengah krisis dan keterbatasan anggaran, setiap rupiah bantuan harus sampai kepada mereka yang berhak.
Pernyataan Mendagri Tito Karnavian ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kebijakan, bahwa perbaikan sistem bukan lagi pilihan—tetapi keharusan.
